SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE BARU

Pemerintahan orde baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan orde baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di masa orde lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu:

1.  Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah

2.   Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila

3.      Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.
Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa orde baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi.

Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter.

Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Orde baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde baru lahir sebagai akibat dari krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa orde lama di bawah Presiden Soekarno. Orde baru memiliki visi untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, orde baru mengeluarkan berbagai kebijakan umum yang dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kebijakan Politik

Kebijakan politik orde baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan nasional, serta menghapus pengaruh komunisme yang dianggap sebagai ancaman utama bagi negara. Beberapa kebijakan politik yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah:

·      Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi pendukungnya, serta melakukan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Pembersihan ini berakibat pada pembunuhan massal yang menewaskan ratusan ribu orang.

·       Menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968. Pemilu ini diikuti oleh sepuluh partai politik, namun hanya tiga partai yang mendapat kursi di parlemen, yaitu Golkar, PNI, dan NU. Pemilu ini juga dianggap tidak demokratis karena adanya manipulasi dan intimidasi terhadap pemilih.

·       Melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional. Orde baru berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat maupun Timur, serta mengambil peran aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB.

·    Melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk. Orde baru mendukung perjuangan rakyat Vietnam, Kamboja, Laos, Palestina, Afrika Selatan, dan lain-lain yang menghadapi penjajahan atau apartheid. Orde baru juga melakukan integrasi terhadap Papua Barat melalui Pepera tahun 1969 yang kontroversial.

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi orde baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang investasi asing. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah:

·    Membentuk Tim Ekonomi Muda (TEM) yang terdiri dari para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat. TEM berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan mikro yang berorientasi pada pasar bebas dan liberalisasi perdagangan.

·      Menerapkan program stabilisasi moneter dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Program ini meliputi devaluasi mata uang rupiah, pengurangan subsidi pemerintah, peningkatan pajak, pengendalian anggaran belanja negara, serta penyesuaian harga-harga barang-barang pokok.

·     Melaksanakan program pembangunan lima tahun (Repelita) yang dimulai sejak tahun 1969. Program ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen per tahun.

·      Mendorong investasi asing dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Orde baru juga membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurus perizinan dan pengawasan investasi asing. Investasi asing berkontribusi dalam meningkatkan ekspor, devisa, dan lapangan kerja.

Kebijakan Sosial Budaya

Kebijakan sosial budaya orde baru bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Beberapa kebijakan sosial budaya yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah:

·  Menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Orde baru juga mengadakan berbagai program untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyat, seperti P4, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Wajib Belajar 9 Tahun, dan lain-lain.

· Membangun Transmigrasi sebagai program untuk meratakan penduduk dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Orde baru mengirim jutaan penduduk dari pulau-pulau padat penduduk seperti Jawa, Bali, dan Madura ke pulau-pulau yang kurang berkembang seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

·  Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan terjangkau. Orde baru juga melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

·   Mengembangkan pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum nasional yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945. Orde baru juga meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang, serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi.

Alasan Soeharto Dapat Memimpin Selama 32 Tahun Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia selama 7 periode tentu bukanlah tanpa suatu alasan. Berikut beberapa alasan Soharto bisa berkuasa selama 32 tahun: Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan menggiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan Menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun Terdapat sebuah pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara Seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap Partai Golongan Karya Seluruh organisasi yang dimana bersifat agama memiliki potensi untuk menyerang pemerintah akan dibatasi, seperti Partai Persatuan Pembangunan Melakukan pengoreksian terhadap cara pemerintah yang dilakukan pada masa sebelumnya Menciptakan musuh besar, seperti Partai Komunis Indonesia Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa sistem kepemerintahan Soeharto menjaga ekstremisme beragama. Hal tersebut dapat terjadi karena penyebaran intel, baik dari Kodim maupun Kepolisian yang merata sehingga dapat mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi. 

Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan video pada link yang tertera dibawah ini !

https://youtu.be/uCxU6Zwyzu0?si=VwvQc-twrvaH0_G2

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1.    Pergantian kekuasaan pemerintahan dari orde lama ke orde baru secara legal formal ditandai dengan ….

a.      Sidang istimewa MPRS

b.      Pembubaran PKI beserta ormas- ormasnya

c.      Supersemar

d.      Pembentukan Kabinet Ampera

e.      Pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden RI

2.  Presiden Soeharto berusaha menegakkan pemerintahan orde baru dengan kekuasaan penuh. Tujuan pemerintah orde baru adalah ….

a.    Menyejaterakan rakyat

b.    Menghancurkan pemerintahan orde lama

c.    Menegakkan keamanan

d.    Menegakkan keadilan

e.    Menjalankan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen

3.  Kebijakan pembangunan pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto disusun berdasarkan ….

a.    Pelita

b.    Repelita

c.    Propenas

d.    Pembangunan nasional

e.    Stabilitas ekonomi

4.    Pada 1 januari 1974 terjadi peristiwa yang kemudian disebut sebagai Peristiwa Malari. Peristiwa ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh ….

a.    Dominasi warga keturunan Tionghoa

b.    Ketidaksenangan terhadap gejala dominasi ekonomi Jepang

c.    Pemberlakuan Dwifungsi ABRI

d.    Penyederhanaan partai politik

e.    Pemberlakuan azas tunggal Pancasila

5. Dwifungsi ABRI sesungguhnya bermakna peran dan tanggungjawab ABRI untuk menciptakan stabilitas di bidang, yakni ….

a.    Hankam dan politik                                

b.    Hankam dan HAM                               

c.    Hankam dan Hukum

d . Hankam dan pemerataa

e.  Hankam dan sosial