LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU
Orde baru merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, yang muncul sebagai akibat dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Orde baru lahir setelah kekisruhan dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan presiden soekarno. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Lahirnya
Orde Baru dilatarbelakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi
pada pertengahan 1960-an. Bahkan pasa masa itu disebut sebagai salah satu
periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat
kekuasaan lewat Supersemar dilatarbelakangi dengan guncangan pasca-G30S pada 1
Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara
bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan dalang di balik peristiwa
pembunuhan tujuh jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari
para pemuda antikomunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan
Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dengan dilindungi oleh para tentara. Kelompok
ini dibuat untuk memprotes Soekarno yang enggan bertindak apa-apa terkait
peristiwa G30S.
Lahirnya
Orde baru dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa G.30 S / PKI yang
menurunkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Rakyat
bersama mahasiswa bergerak mendesak agar Soekarno memgambil tindakan cepat
terhadap kelompok G 30 S /PKI. Peristiwa G-30S PKI menjadi salah satu penyebab
melemahnya kredibilitas presiden Soekarno. Soekarno kemudian mengeluarkan Surat
perintah kepada Letjen Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas
Maret. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat
wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan
dan stabilitas politik. Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal
muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru.
Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal
11 Maret 1966. Saat itu, sidang kabinet Dwikora yang disempurnakan yang
dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah
acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan
yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri
(Waperdam) II Dr. Johanes Leimena dan berangkat menuju istana
Bogor, didampingi oleh Waperdam I Subandrio, dan Waperdam III Chaerul
Sale. Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.
Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor
Jendral Basuki Rachmat, Brigadir jendral
M. Yusuf dan Brigadir Jendral Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jendral
Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat Indonesia dan
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk meminta
izin menghadap presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga
perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di
ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenta
Republik Indonesia dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon
agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.
Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat
perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima
Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan,
ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara
Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga
perwira tinggi ABRI, yaitu , Mayor
Jendral Basuki Rachmat, Brigadir jendral
M. Yusuf, Brigadir Jendral Amir Mahmud dan Brigadir Jendral Sabur. Komandan
Pasukan Pengawal Presiden Tjakrabirawa. Surat perintah inilah yang
kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Melihat kondisi yang semakin genting, Letjen
Soeharto meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi
konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan. Permintaan ini segera ditanggapi
dan pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno menandatangani surat
perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu disebut Surat Perintah Sebelas 11
Maret atau Supersemar, yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri
Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin
keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan
negara. Supersemar secara praktis memperlemah posisi Presiden Soekarno karena
pemerintahan dijalankan oleh Soeharto. Selanjutnya, lewat sidang MPRS, Soeharto
resmi menjabat sebagai presiden RI kedua pada 27 Maret 1968.
Era pemerintahan pada masa Soeharto
dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila berlangsung dari
tahun 1966 hingga 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap
aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru
memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan
perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela. peran negara dalam Orde Baru melalui kebijakan kebijakannya politik
dan ekonomi semakin menguat. Namun pada pada tahun 1997 terjadi krisis moneter
yang kemudian berkembang menjadi krisis multidensi yang membuat pemerintah
kehilangan kepercayaan yang menyebabkan Soeharto sebagai presiden mengundurkan
diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penasaran
seperti apa kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa ini, Untuk
lebih jelasnya pelajari terus modul ini dengan cermat dan penuh semangat.
Orde Baru adalah istilah umum untuk
sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga
kejatuhannya pada Mei 1998. Orde baru juga didefinisikan sebagai tatanan
kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian
Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala
penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya
TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh
Angkatan “66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)”. TRITURA berisikan 3
tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan
penurunan harga. TRITURA semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden
Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi TRITURA, terutama mengenai
pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta
hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, Presiden Soekarno
mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Melalui surat perintah 11 Maret 1966
(Supersemar), Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk
menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas politik. Surat Perintah 11 Maret
1966 merupakan titik awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Orde
Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan
negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Dalam
perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat
dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah
pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR,
DPA, BPK, dan MA) maupun infrastruktur (LSM, Partai Politik dan sebagainya).
Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapa
pun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan
Panglima Tertinggi ABRI. Bagaimana kebijakan politik pada masa pemerintahan
Orde Baru akan kalian bahas secara khusus pada kegiatan pembelajaran ini.
Pembentukan Kabinet Ampera
Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Letnan Soeharto
dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang
diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan
stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma
Kabinet Ampera. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera
disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu: memperbaiki perikehidupan
rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
1. Melaksanakan
pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.
XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
2. Melaksanakan
politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai
dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
3. Melanjutkan
perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya.
Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun
pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal
Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi
kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.
Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun
kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang
mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah
Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan
dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia
bergerak menjadi negara komunis.
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenral Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jendral Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Untuk materi lebih jelasnya silahkan perhatikan video pada link berikut ini !
https://youtu.be/BFg_8jjqGrU?si=jyzYVAU-qDkA_wCk
PERTANYAAN SINGKAT !
1.
Munculnya Orde Baru ditandai dengan ….
a.
Keluarnya Supersemar 1966
b.
Keluarnya Tritura
c.
Dibubarkannya PKI
d.
Menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan
konsekuen
e.
Terbentuknya kabinet baru
2. Perhatikan
nama – nama perwira tinggi TNI-AD berikut ini !
1)
Mayor Jendral Sabur
2)
Mayor Jendral Basuki Rakhmat
3)
Mayor Jendral Prawoto
4)
Brigadir jendral M. Jusuf
5)
Mayor Jendral Amir Machmud
Tokoh – tokoh yang terkait dengan pembicaraan mengenai Supersemar adalah
...
a.
1, 3 dan 4
b.
2, 3 dan 5
c.
2, 4 dan 5
d.
1, 3 dan 4
e.
2, 3 dan 4
3. Berikut ini yang bukan merupakan organisasi – organisasi yang
berdemonstrasi menuntut Tritura pada tahun 1966 adalah…
a.
Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
b.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
c.
Kesatuan Aksi Guru Indonesia
d.
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
e.
Kesatuan Aksi Demonstrasi Indonesia.
4.
Perhatikan uraian berikut ini !
1)
Turunkan harga barang
2)
Amandemen UUD 1945
3)
Bubarkan PKI
4)
Bersihkan kabinet dari unsur PKI
5)
Supremasi hukum
Dari
pernyataan tersebut, yang termasuk isi Tritura adalah ….
a.
1, 2 dan 3 d. 1, 3 dan 4
b.
2, 3 dan 4 e. 3, 4 dan 5
c.
1, 4 dan 5
5. Tokoh mahasiswa yang menjadi korban penembakan ketika terjadi
demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dikenang sebagai pahlawan Ampera adalah
….
a.
Soe Hok Gie
b.
Elang Mulyana Lesmana
c.
Arief Rahman Hakim
d.
Hendrawan Sie
e.
Heri Hertanto
Comments
Post a Comment